Ujian Nasional, Hanya Indonesia yang Bisa Begini… Tragis!

Ujian-Nasional1Diduga karena frustasi merasa tidak bisa mengerjakan soal Matematika Ujian Nasional (UN) SMP, Leony Alvionita (14),  seorang siswi kelas III SMP Negeri 1 Tabanan, Bali, sepulang dari sekolahnya melakukan bunuh diri (gantung diri) di rumahnya pada Selasa, 6 Mei 2014.

Kisah tragis ini merupakan sebagian kecil saja dari berbagai masalah ruwet yang selalu ada saja di setiap tahun penyelenggaraan UN. Kasus bunuh diri pelajar karena tak tahan menahan tekanan psikologis dalam mengikuti UN itu bukan baru pertama kali ini saja terjadi. Tetapi di UN-UN sebelumnya juga pernah beberapakali terjadi.

Sebagai contoh saja, pada 28 April 2010, Wahyu Ningsih (19), siswi sebuah SMKN di Muaro Jambi tewas bunuh diri dengan cara menelan racun jamur tanaman. Ironisnya dia adalah peraih nilai UN tertinggi di sekolahnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetapi, ketika mengetahui bahwa dia gagal di ujian Matematika, siswi itu syok, kemudian memutuskan bunuh diri (Kompas.com).

Pada 18 Mei 2013 Fanny Wijaya (16), siswi SMP PGRI Pondok Petir, Bojongsari, ditemukan ibunya tewas gantung diri di rumahnya, di Depok. Polisi menduga, korban gantung diri karena takut tak lulus UN (Tempo.co).

Pada 24 Mei 2013,  seorang siswi SMA nekat bunuh diri dengan terjun ke Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Diduga kuat karena dia tidak lulus UN. Seorang laki-laki yang kebetulan lewat di sana bermaksud menolong siswi itu, ikut terbawa arus dan menghilang terbawa arus deras sungai (Rimanews.com).

Setiap tahun, UN selalu saja menjadi bahan kontraversi, perdebatan tak habis-habisnya antara pro-kontra keberadaannya, dan selalu saja disertai dengan berbagai masalah ruwet, mulai dari persoalan pendistribusian soal, materi soal, bocoran soal, kecurangan dalam pengerjaan soal, jual-beli soal dan kunci jawaban, peserta ujian yang menderita stres, depresi, sampai kasus bunuh diri sebagaimana kasus terakhir di Tabanan, Bali itu.

Bagaimana para pelajar peserta UN itu tidak mengalami stres dan depresi kalau panitia penyelenggaranya saja sampai dengan Menteri Pendidikan dan kebudayaannya (Mendikbud) Muhammad Nuh sendiri malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Sudah lama yang kontra-UN menyatakan, UN itu tidak diperlukan. Alasannya, mengingat kualitas pendidikan nasional yang belum merata di seluruh Indonesia. Kualitas pendidikan di kota-kota besar, misalnya, yang sebagian besar terdapat di Pulau Jawa, jauh lebih tinggi daripada di daerah-daerah. Tetapi, pihak Kemendikbud-nya tetap bersikeras UN harus jalan terus. Bahkan standarnya ditingkatkan lagi, yang menurut Muhammad Nuh, soal-soal UN itu sudah bertaraf internasional, yang membuat peserta UN semakin tertekan. Setiap masalah yang ada selalu ditanggapi dengan berbagai alasan pembenaran untuk menghindari diri dari tanggung jawab.

Pernyataan Mendikbud bahwa dia akan bertanggung jawab jika penyelenggaraan UN bermasalah, atau berjanji suatu kasus tidak akan terulang lagi, hanya pemanis di bibir saja. Ketika masalah datang, misalnya ketika terjadi kekacauan pendistribusian soal-soal UN SMA yang lalu, dia malah menyalahkan anak buahnya. Begitu juga dalam kasus munculnya soal ujian Bahasa Indonesia di UN SMA yang ada soal mengenai Gubernur DKI Jakarta yang saat ini adalah juga calon presiden dari PDIP, Jokowi.  Muhammud Nuh meminta maaf, dan berjanji di UN SMP tidak akan ada lagi soal serupa (tentang Jokowi). Kenyataannya, di UN SMP, soal ujian Bahasa Indonesia tentang Jokowi muncul lagi. Tetapi, sang Menteri bersikap seolah-olah tidak pernah mengucapkan janjinya itu. Dia membiarkan masing-masing sekolah menyelesaikannya dengan cara-caranya masing-masing.

Akibat tidak adanya tindakan antisipatif tersebut, upaya-upaya “pembersihan” soal ujian tentang Jokowi yang sudah terlanjur tercetak itu justru membuat kekisruhan baru, yang ujung-ujungnya membuat siswa-siswi peserta UN SMP itu bertambah bingung dan stress. Menurut laporan dari Federasi Serikat Guru Indonesia, banyak keluhan dari berbagai daerah bahwa banyak anak dilaporkan sampai menangis seusai ujian (Majalah Tempo, 12-18 Mei 2014).

Tempo menulis, di Bandung, misalnya, untuk mengatasi kasus masih adanya soal tentang Jokowi itu, guru pengawas menggantinya dengan lembaran soal baru. Di Bengkulu, beberapa nomor soal diblok putih dan ditempel soal yang baru. Di Bogor, soal nomor 13 dan 14 lenyap, padahal di lembaran jawabannya ada nomor 13 dan 14.

Kekacauan lain, di Jakarta dan sekitarnya, petunjuk yang disodorkan ke siswa lebih runyam. Mereka diminta mengerjakan sejumlah soal dari naskah yang “tidak bersampul” dan nomor-nomor yang lain dari naskah “bersampul”. Perintah ini semakin sulit dimengerti dengan ketentuan bila ada nomor soal yang sama “antara naskah bercover dan naskah tidak bercover, maka yang dikerjakan hanya soal dari naskah yang tidak bersampul.” Satu lagi yang membingungkan: setelah selesai, peserta ujian diminta memasukkan naskah yang “bernomor” ke dalam naskah yang “tidak bernomor”.

Kelihatannya, yang menulis ketentuan itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita, yang sudah dewasa saja, puyeng membaca ketentuan seperti ini. Entah apa maksudnya, dengan kalimat-kalimat petunjuk di atas, yang membeda-bedakan istilah “bercover/tidak bercover”, “bersampul/tidak bersampul”, “bernomor/tidak bernomor”. Apa bedanya antara “cover” dan “sampul”? Apakah “cover” itu bahasa Indonesia yang baku, jawabnya tentu, tidak, tetapi kenapa dipakai justru di ketentuan ujian Bahasa Indonesia?

Lanjutkan membaca tulisan ini di Kompasiana.